Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Larangan bagi Calon Menteri Menurut ICW

Kompas.com - 21/10/2014, 18:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan empat larangan yang berlaku terhadap para calon menteri untuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Jokowi harus memastikan bahwa calon menteri benar-benar bersih dan berintegritas," ujar Koordinator Divisi Politik dan Korupsi ICW Donal Fariz, Selasa (21/10/2014).

Pertama, Donal menyebutkan, setiap calon menteri tidak boleh memiliki rekening gendut. Calon menteri harus mampu menjelaskan asal-usul kekayaan dan harus terbebas dari persoalan pajak.

Kepastian soal nominal dan asal-usul para kandidat menteri ini, kata Donal, bisa diperoleh Jokowi melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kedua, lanjut Donal, setiap calon menteri tak boleh pernah menjadi pengacara yang membela terdakwa kasus korupsi, apalagi terlibat mafia peradilan.

Menurut Donal, sebagai penegak hukum yang mengurus masalah korupsi, KPK mengetahui siapa saja pengacara yang sering memengaruhi saksi dan menyuap hakim.

Ketiga, ICW meminta bahwa calon menteri Jokowi bukanlah politisi yang pernah terlibat dalam upaya pelemahan KPK. Beberapa waktu lalu sempat bergulir, upaya mengubah undang-undang yang dinilai banyak kalangan sebagai upaya pelemahan KPK.

Keempat, Donal menambahkan, setiap calon menteri Jokowi seharusnya bukan pengusaha yang punya kepentingan terkait dengan kementerian yang akan dipimpinnya.

"Dengan begitu, tidak ada kesempatan bagi parpol untuk memainkan anggaran. Ini celah bagi Jokowi untuk menutup proyek-proyek yang bisa dimainkan parpol," tutur Donal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Dikalahkan Irak, Erick Thohir: Masih Ada Peluang

Indonesia Dikalahkan Irak, Erick Thohir: Masih Ada Peluang

Nasional
Wakil Ketua KPK Setuju UU KPK Direvisi Total

Wakil Ketua KPK Setuju UU KPK Direvisi Total

Nasional
Singgung Friksi Polri-Kejaksaan, Mahfud Beberkan Kasus Djoko Tjandra dan Nurhayati

Singgung Friksi Polri-Kejaksaan, Mahfud Beberkan Kasus Djoko Tjandra dan Nurhayati

Nasional
Nasdem Sebut Ide Bamsoet Kembalikan Pilpres ke MPR Sebuah Kemunduran

Nasdem Sebut Ide Bamsoet Kembalikan Pilpres ke MPR Sebuah Kemunduran

Nasional
Basuki Sebut Proyek IKN Akan Dipercepat Tanpa Perubahan

Basuki Sebut Proyek IKN Akan Dipercepat Tanpa Perubahan

Nasional
Direkomendasikan Nasdem Jajaki Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Perubahan Datang Mendadak

Direkomendasikan Nasdem Jajaki Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Perubahan Datang Mendadak

Nasional
PDI-P Selesai Persiapkan Pilkada di 5 Provinsi, Jakarta Masih Dinamis

PDI-P Selesai Persiapkan Pilkada di 5 Provinsi, Jakarta Masih Dinamis

Nasional
Tanggapi “All Eyes on Papua”, Wapres Minta Pemda Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Tanggapi “All Eyes on Papua”, Wapres Minta Pemda Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Nasional
Korban Optimistis DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Asusila dan Salah Gunakan Jabatan

Korban Optimistis DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Asusila dan Salah Gunakan Jabatan

Nasional
Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia dalam Rangka Perjalanan 'Apostolik' September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia dalam Rangka Perjalanan "Apostolik" September 2024

Nasional
Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Nasional
Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Nasional
Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com