Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Masalah jika KPK dan PPATK Dilibatkan dalam Seleksi Menteri

Kompas.com - 21/10/2014, 14:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai positif langkah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuagan dalam proses seleksi menteri. Ia yakin bahwa keterlibatan kedua lembaga negara itu tidak akan mengganggu sistem ketatanegaraan.

Yuddy mengatakan, Jokowi-JK tak sepenuhnya mengetahui semua informasi mengenai integritas dan keingintahuan publik tentang calon menteri. Untuk itu, pimpinan negara memerlukan rekomendasi dari pihak lain yang berkompetensi dalam hal tersebut.

Menurut dia, rekomendasi yang diberikan KPK dan PPATK tidak akan memengaruhi keputusan Jokowi dalam membentuk kabinet. Sebagai presiden, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa sosok yang akan mengisi kursi menteri tersebut.

"Kalau KPK bilang tidak, tapi Jokowi mau, tidak ada masalah kan? Apakah Jokowi putuskan sendiri dan libatkan KPK dan PPATK, tak ganggu proses ketatanegaraan," kata Yuddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah Jokowi yang menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Jokowi cukup meminta data riwayat hidup kepada calon menteri yang bersangkutan apabila ingin menelusuri rekam jejaknya.

"Untuk rekam jejak kan gampang, minta saja laporannya, tidak perlu diserahkan nama-nama ke KPK. Yang berkuasa siapa, KPK atau presiden yang tentukan menteri?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com