KPK Senang Tak Ada Pimpinan KPK Masuk Daftar Menteri Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, tidak ada nama pimpinan KPK dalam 43 nama yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditelusuri oleh KPK. Dengan demikian, kata Johan, KPK dapat lebih leluasa menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri tersebut.

"Alhamdullilah tidak ada satu pun nama pimpinan yang masuk ke situ (daftar menteri) sehingga kami lebih leluasa," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Ketua KPK Abraham Samad sempat masuk dalam bursa kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. (baca: Ditakuti Koruptor, Artidjo, Abraham, dan Bambang Dinilai Layak Jadi Jaksa Agung dan Abraham Tak Mau Jadi Menteri dalam Kabinet Jokowi-JK)

"Tapi saya tidak tahu kalau Pak Jokowi masih ada juga nama-nama yang disimpan tidak disampaikan ke KPK," kata Johan.

Johan mengatakan, sebagian nama calon menteri yang diajukan Jokowi berasal dari kalangan swasta. Namun, Johan enggan menyebutkan latar belakang calon lainnya.

Pada Minggu (19/10/2014) malam, Jokowi menemui pimpinan KPK di Gedung KPK. Pertemuan itu terkait dengan penelusuran rekam jejak 43 nama calon menteri.

Saat berada di KPK, Jokowi ditemui Abraham dan tiga Wakil Ketua KPK, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Setelah itu, KPK memberi warna kuning hingga merah pada nama-nama calon menteri yang diajukan. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi.

Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi.

"Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin (20/10/2014).

Sumber Kompas menyebutkan, sebagian dari nama calon menteri yang diajukan adalah politisi PDI-P seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto.

Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Pol Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan diduga juga bagian dari 43 nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.