Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2014, 11:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah nama yang diprediksi menjadi calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo Wakil Presiden dan Jusuf Kalla telah mencuat di masyarakat. Nama-nama yang muncul berasal dari berbagai kalangan, baik dari partai politik maupun profesional.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, siapa pun nama yang ditunjuk Jokowi-JK untuk menjadi menteri harus memenuhi aspek akseptabilitas dari masyarakat. Jangan sampai nama menteri yang diusulkan hanya merupakan transaksi politik.

“Akseptabilitas menjadi penting, biar masyarakat yang menilai nantinya. Masyarakat semakin cerdas untuk menilai mana yang transaksional dan mana yang bukan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (21/10/2014).

Fadli mengatakan, konstitusi Indonesia menganut sistem zaken kabinet. Artinya, siapa pun yang nanti akan mengisi kursi menteri haruslah orang-orang yang ahli di bidang tersebut.

Fadli mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyaring nama-nama yang ada. Namun, Fadli mengingatkan agar Jokowi tidak membiarkan KPK dan PPATK bertindak berlebihan dengan menjadi lembaga yang menentukan sosok yang layak atau tidak menjadi menteri.

“Kami melihat bahwa menteri merupakan hak prerogatif presiden, dengan menandai ini merah, ini kuning, ini kuning muda, sehingga siapa yang berkuasa?” katanya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi di harian Kompas edisi Senin (20/10/2014), sebagian nama-nama tersebut diduga terdiri dari politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto. Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Tak hanya itu, ada juga nama mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com