Fadli Zon: Yang Berkuasa Siapa, KPK atau Presiden yang Tentukan Menteri?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Jokowi cukup meminta data riwayat hidup kepada calon menteri yang bersangkutan apabila ingin menelusuri rekam jejaknya.

"Untuk rekam jejak kan gampang, minta saja laporannya, tidak perlu diserahkan nama-nama ke KPK. Yang berkuasa siapa, KPK atau presiden yang tentukan menteri?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014).

Fadli mengatakan, sebagai seorang presiden, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan menteri di kabinetnya. Dengan begitu, ia menilai Jokowi tidak perlu menyerahkan nama-nama menteri itu ke KPK.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jika Jokowi ingin dinilai sebagai pemimpin yang transparan, maka ia cukup mengumumkan nama calon menterinya ke publik. "Jangan jadi timbul pertanyaan yang menentukan menteri itu presiden atau KPK," katanya.