KPK Beri Warna Kuning hingga Merah terhadap Calon Menteri Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memberi warna kuning hingga merah pada nama-nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi.

Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi. "Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat dihubungi wartawan, Senin (20/10/2014).

Menurut Zulkarnain, KPK menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut dengan membuat profil. Hal yang ditelusuri di antaranya apakah ada kaitan tokoh tersebut dengan kasus-kasus dugaan korupsi serta ketaatan tokoh itu terhadap aturan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketaatan terhadap aturan itu seperti melaporkan hadiah yang diterimanya kepada KPK serta menyampaikan kepada KPK laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). KPK juga menghimpun laporan masyarakat terkait rekam jejak para calon menteri.

Saat ditanya apakah tim penyelidik atau penyidik ikut menelusurinya, Zulkarnain mengatakan bahwa tim penyidik atau penyelidik ikut mengusut jika ada nama yang berpotensi korupsi. "Kalau ada potential suspect, ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," ucap dia.

Zulkarnain tidak menyebutkan apakah ada calon menteri yang berpotensi korupsi atau tidak. Ia juga enggan mengomentari nama Rini Soemarmo dan Sri Mulyani, yang disebut-sebut masuk bursa calon menteri Jokowi-Kalla. KPK berharap Jokowi-Kalla tidak memilih menteri yang nantinya bakal bermasalah.

"Ya kita lihat nanti. Ini masih tertutup. Saya enggak mau fokus kepada orang per orang," kata Zul.

Rini pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi beberapa obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun Sri Mulyani berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

Pada Minggu (19/10/2014) pukul 20.30-21.15 WIB kemarin, Jokowi menemui pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pertemuan itu terkait dengan penelusuran rekam jejak 43 nama calon menteri.

Saat berada di KPK, Jokowi ditemui Ketua KPK Abraham Samad dan tiga wakil ketua komisi itu, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Sumber Kompas menyebutkan, sebagian dari nama calon menteri itu diduga adalah politisi PDI-P, seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Hasto Kristiyanto.

Nama lainnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Pol Syafruddin, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan diduga juga bagian dari 43 nama calon menteri kabinet Jokowi-JK.