Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Kabut Asap, BNPB Kirim Tambahan Pesawat ke Sumatera dan Kalimantan

Kompas.com - 17/10/2014, 12:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupayakan untuk menambah jumlah pesawat yang akan digunakan untuk mengatasi masalah kabut asap. Rencananya, minggu ini, pesawat-pesawat tersebut akan diberangkatkan menuju daerah titik panas api di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

"Minggu ini, kami datangkan tiga pesawat dan empat helikopter untuk menurunkan hujan buatan di Sumatera dan Kalimantan," ujar Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, saat ditemui seusai melakukan pertemuan dengan Komite II DPD RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2014).

Beberapa unit pesawat tersebut ialah satu pesawat Hercules, satu air tractor, satu pesawat jenis Casa 212, dan empat helikopter jenis MI-171. Fokus pemadaman api, kata Dody, masih dilakukan pada titik-titik panas yang terdapat di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Jika wilayah titik panas tersebut berhasil dipadamkan, wilayah lain yang terkena asap akibat tiupan arah angin juga akan berkurang.

Meski demikian, Dody mengakui bahwa BNPB mengalami kesulitan untuk mendapatkan pesawat-pesawat tersebut. Karena tidak memiliki unit pesawat sendiri, BNPB terpaksa meminjam pesawat yang akan digunakan untuk penanggulangan bencana. Belum lagi pesawat yang dipinjam tersebut nantinya akan dimodifikasi agar dapat berfungsi sebagai water bombing, atau hujan buatan.

BNPB sendiri, menurut Dody, telah memperkirakan bencana kabut asap tersebut akan berakhir pada akhir Oktober hingga November. Untuk mempercepat penanggulangan, BNPB juga akan terus berupaya menambah unit lagi.

"Ramalan BMKG, (bencana kabut asap) akan berakhir pada akhir Oktober-November, saat itu diperkirakan sudah memasuki musim hujan," kata Dody.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com