Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Profil Dua Kandidat Pimpinan KPK yang Akan Diuji DPR

Kompas.com - 16/10/2014, 16:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dua nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden, Kamis (16/10/2014). Keduanya akan diikutkan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua calon pimpinan KPK itu adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet RI Robby Arya Brata. Busyro sudah dikenal luas sebagai salah satu pimpinan KPK sejak 2011 hingga sekarang. Pria kelahiran Yogyakarta ini juga pernah menjabat sebagai Ketua KPK selama setahun (2010-20111), menggantikan posisi Antasari Azhar. Sebelum berkarier di KPK, Busyro menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY) selama lima tahun, dari 2005 hingga 2010.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.


Prestasinya di bidang akademik juga cukup cemerlang. Ia pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1998-2001. Sebelumnya, pada 1995-1998, Busyro menjadi Ketua Pusdiklat dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia. Pria lulusan S-1 Universitas Islam Indonesia (UII) ini pernah menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UII pada 1988 hingga 1990. Dia juga pernah menjadi Pembantu Dekan III pada fakultas yang sama, tahun 1999-2011.

Busyro menempuh pendidikan S-2 Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-3 di UII. Pria berusia 62 tahun ini juga tercatat pernah menjadi Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII.

Adapun Robby meraih gelar magister dan doktornya di luar negeri. Ia lulus program Magister Public Policy Victoria University of Wellington, Selandia Baru, pada 1999, dan meraih gelar doktor di Australian National University pada 2001. Pada 1992, Robby menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Padjajaran, Bandung.

Pria berusia 49 tahun ini menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet sejak 2011 hingga sekarang. Dia juga menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 2008.

Pada tahun itu hingga 2010, Robby menjadi Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi. Pada 2000-2006, pria kelahiran Solo itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Sekretariat Kabinet. Sebelumnya, Robby menjabat sebagai analis hukum Komisi Nasional HAM pada 1993 hingga 1995.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com