JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung terus mengupayakan mekanisme musyawarah mufakat untuk pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan lain di DPR secara proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melobi Ketua DPR Setya Novanto.
"Saya ketemu Pak Nov (Setya Novanto) dan seluruh pimpinan DPR yang hadir, kami bicara soal alat kelengkapan Dewan ke depannya bisa diatur secara bersama-sama," kata Pramono, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Menurut Pramono, pimpinan DPR yang berasal dari Koalisi Merah Putih memberikan respons baik. Ia berharap mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan di DPR dapat terwujud.
Anggota Fraksi PDI-P itu melanjutkan, pembagian posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan di DPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mencairkan suasana politik yang tegang.
Ia khawatir, ketegangan politik di tataran elite akan berimbas pada perekonomian nasional serta memengaruhi masyarakat di lapisan bawah.
"Yang jelas ada kesepahaman bahwa yang perlu dimusyawarahkan kita musyawarahkan," pungkas Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.
Koalisi Merah Putih bersama Fraksi Partai Demokrat sudah menyapu pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. Koalisi Indonesia Hebat kalah suara ketika pengambilan keputusan dilakukan dengan voting.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.