Pemerintah Nilai Legalisasi Nikah Beda Agama Akan Timbulkan Gejolak Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi menggelar sidang ketiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, Kementerian Agama, DPR, dan pihak terkait. Pemerintah yang dalam hal ini mencakup Presiden dan Kementerian Agama, meminta agar MK menolak uji materi tentang syarat sah perkawinan berdasarkan hukum agama.

"Menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama Machasin saat membacakan keterangan dari pemerintah, di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Machasin mengatakan, pemerintah berpandangan bahwa pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian. Menurut pemerintah, hak konstitusional tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Perlu ada batasan-batasan untuk menghormati hak konstitusional orang lain.

"Ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan telah sejalan dengan Pasal 28 J ayat 22 UUD 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi," tutur Machasin.

Jika nantinya MK tetap mengabulkan permohonan dari pemohon, pemerintah mengkhawatirkan adanya disharmonis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial di tengah masyarakat yang mayoritas Islam," ucap Machasin.

Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.

Mereka menguji Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Menurut pemohon, pengaturan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam aturan tersebut akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, misalnya nikah beda agama.