Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Usulkan Penyitaan Harta Koruptor yang Buron ke Luar Negeri

Kompas.com - 13/10/2014, 14:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Fadli Zon, mengaku akan mengusulkan penyitaan harta semua buronan kasus dugaan korupsi yang lari ke luar negeri. Penyitaan harta itu dilakukan sebagai wujud keseriusan dalam memberantas korupsi.

Fadli menjelaskan, sampai saat ini masih banyak pelaku dugaan korupsi yang lari ke luar negeri. Meski demikian, orang-orang yang dimaksudnya itu masih menjalankan atau memiliki bisnis di Indonesia.

"DPR ke depan akan lebih kreatif, nanti kita akan gagas banyak hal, termasuk menyelesaikan banyaknya buronan di luar negeri yang bisnisnya masih jalan di sini. Kita punya pemikiran agar harta kekayaan mereka disita," kata Fadli, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/10/2014).

Meski demikian, Fadli tak bersedia menyebut identitas atau contoh buronan yang dimaksudnya. Ia hanya mengungkapkan, diperlukan sebuah undang-undang sebagai penunjang realisasi idenya tersebut.

"Kan banyak tuh buronan atau konglomerat yang melarikan uang negara, tapi masih berkeliaran di luar negeri. Nanti kita inventarisasi buronan-buronan itu," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu melanjutkan, selain penyitaan harta pelaku dugaan korupsi yang lari ke luar negeri, ia juga ingin menegaskan tak adanya tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi. Ia tak ingin komitmen memberantas korupsi tak tecermin dalam tindakan nyata seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Terus kita kumpulkan, semua isu-isu yang menyangkut masalah hukum tidak boleh tebang pilih," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com