Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Djamaluddin, PNS Luar Biasa yang Diusulkan Jadi Menteri Jokowi-JK

Kompas.com - 11/10/2014, 15:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ridwan Djamaluddin terkejut karena Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI) mengusulkan dirinya sebagai menteri teknologi dan inovasi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia mengaku tak menyangka, bahkan tak pernah membayangkan diusulkan menjadi seorang pembantu presiden.

Ridwan saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam. Pada 2010, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memilihnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan kinerja luar biasa saat masih menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah, dan Mitigasi Bencana BPPT.

"Terkejut, enggak tahu siapa yang mengusulkan. Meski begitu, bagi saya, ini sebuah penghargaan karena ada yang melihat saya bekerja. Ini penghargaan juga untuk semua birokrat," kata Ridwan saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Secara pribadi, Ridwan memimpikan agar Indonesia dapat mengembangkan teknologi inovasi yang membawa nilai tambah pada produktivitas masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus utama seandainya ia dipilih oleh Jokowi-JK sebagai menteri yang membidangi teknologi dan inovasi.

Namun, dengan kondisi politik di parlemen yang tegang seperti saat ini, Ridwan merasa akan lebih baik jika seorang menteri mengedepankan program jangka pendek yang realisasinya dapat cepat terlihat. Sementara itu, program visioner lainnya dijalankan sebagai program jangka panjang.

"Karena perkembangannya demikian, lembaga eksekutif dan legislatif bakal sangat ketat ke depan," ujar Ridwan.

Salah satu program jangka pendek yang ia sebut dapat terealisasi dengan cepat adalah menggunakan teknologi di bidang maritim untuk menekan praktik pencurian ikan (illegal fishing).

Menurut Ridwan, pencurian ikan masih sering terjadi karena pengawasan tidak optimal, sementara masyarakat juga tidak dilibatkan. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menuturkan, cara menekan pencurian ikan itu dapat dilakukan melalui kapal yang bertugas mengawasi wilayah maritim Indonesia. Ia merasa Indonesia memiliki teknologi yang cukup sehingga setiap kapal pengawas harus melaporkan posisinya dan diteruskan dengan ditampilkan melalui situs kementerian terkait.

"Kita punya teknologinya sejak 11 tahun lalu. Penerapannya saja yang harus ditingkatkan. Libatkan publik dengan cara menayangkannya secara online," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com