Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Prabowo Bilang Pernyataan Kubunya Kerap Dipelintir

Kompas.com - 10/10/2014, 21:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyayangkan pemberitaan media massa yang kerap memelintir pernyataan dari kubu Koalisi Merah Putih. Ia memastikan tidak ada rencana yang dirancang oleh Koalisi Merah Putih di parlemen untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan oleh Setya saat menggelar konferensi pers bersama presiden terpilih Joko Widodo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014) malam. Setya mengatakan, pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih telah meyakinkan tidak ada rencana untuk menghambat atau menjatuhkan Jokowi.

"Beberapa waktu lalu, kita ada kumpul-kumpul, ya. Ada Pak Aburizal, Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa. Mereka menyampaikan mereka ini bersama-sama mendukung pemerintah yang baik, jika memang baik," ujar Setya.

Dalam pertemuan itu, Setya sempat bertanya kepada Prabowo soal pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang menyebutkan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi karena meninggalkan DKI Jakarta dan maju sebagai calon presiden.

"Dia (Prabowo) bilang, 'Itulah, pernyataan kita itu sering dipelintir. Mas (Setya) kan dengar sendiri kalau Pak Hashim itu selalu bilang ingin pemerintah yang kuat,'" ujar Setya menceritakan perbincangannya dengan Prabowo.

Menurut Setya, Prabowo memintanya untuk menyebarkan berita klarifikasi pernyataan Hashim kepada wartawan. Hashim pun telah membantah adanya rencana untuk menjegal laju pemerintahan Jokowi. Ia menilai pernyataannya di media asing telah dipelintir oleh sejumlah media nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Dalam artikel yang ditayangkan situs web The Wall Street Journal, Hashim menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal". "Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya).

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Hashim, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com