Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kompas.com - 09/10/2014, 10:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah menyoroti soal pemilihan presiden beberapa waktu lalu, kalangan ilmuwan Indonesia dari berbagai perguruan tinggi kembali mengeluarkan seruan moral mengenai penyelenggaraan negara agar berjalan tetap demokratis dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

"Kita lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menjadi roh, spirit, dan sendi kehidupan bangsa ini," demikian antara lain bunyi seruan moral ilmuwan Indonesia yang dimotori Ketua Program Pascasarjana Interdisiplin UI Prof Dr Sulistyowati Irianto Soewarno MA di Jakarta, Kamis (9/10/2014), seperti dikutip Antara.

Sejumlah ilmuwan lain yang bergabung dalam seruan moral itu antara lain Dekan Fakultas Kedokteran UI Dr Ratna Sitompul dan Dr Karlina Supelli dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Para ilmuwan atas nama "Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Bangsa" ingin memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan tata kehidupan antarwarga ditegakkan atas dasar konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Mereka menyikapi bahwa perkembangan politik belakangan ini mengkhawatirkan dan sudah berdampak pada merosotnya kepercayaan publik di dalam maupun di luar negeri dan berpengaruh pada dunia ekonomi.

Beberapa waktu lalu, saat proses penghitungan suara Pilpres 2014 terjadi perbedaan di berbagai hasil hitung cepat, kalangan ilmuwan juga menyampaikan seruan moral untuk menghindari "perpecahan" bangsa lantaran antarpendukung capres dan cawapres saling mengklaim kemenangan.

Menurut Sulistyowati, kontribusi kepada masyarakat terutama dalam peristiwa dan masalah mendasar bangsa adalah kewajiban dan tanggung jawab ilmuwan, peneliti, pekerja akademik di lembaga pemerintah dan nonpemerintah, melalui kerja akademik dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami bersikap demi kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat serta terbangunnya peradaban kemanusiaan Indonesia masa depan," katanya.

Para ilmuwan bersama publik, katanya, berharap proses pengambilan kebijakan politik yang diputuskan para elite lebih mementingkan bangsa dan masa depannya ketimbang kepentingan kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com