KMP Ingin Ubah Tatib MPR Demi Kursi Pimpinan Sesuai Arahan Aburizal Bakrie

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih kini mengupayakan langkah baru untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR, yakni dengan mengubah Tata Tertib MPR sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melalui surat edarannya. Politisi Partai Golkar Azis Syamsudin mengatakan, banyak Tatib MPR yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Tentu usulan Golkar akan kami rundingkan dalam masa skors ini, termasuk pandangan DPD bagaimana menyikapi ini. Kita tahu ada yang bertentangan, khususnya pasal 15 UU MD3 dan pasal 21 Tatib MPR bertentangan," kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014) malam.

Pasal 15 UU MD3 maupun pasal 21 Tatib MPR sama-sama mengatur mengenai paket calon pimpinan MPR. Namun Azis tidak menjelaskan lebih lanjut pasal atau ayat yang saling bertentangan.

Azis mengharapkan dengan perubahan tata tertib itu, pemilihan pimpinan MPR bisa dilakukan secara sah tanpa menabrak aturan apapun. Azis membantah bahwa perubahan tata tertib ini merupakan manuver KMP.

"Manuver itu lain hal. Ini kita bicara hukum bahwa apa yang tertuang dalam Tatib MPR Nomor 1 tahun 2014 bersifat kontras terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014," ujarnya.

Sebelumnya, beredar surat edaran dari Aburizal yang menginstruksikan Koalisi Merah Putih untuk mengubah Tatib MPR pasal 21 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi, "Bakal calon pimpinan MPR berasal dari Fraksi dan Kelompok DPD disampaikan di dalam Sidang Paripurna MPR". Aburizal menilai Tatib tersebut harus dibicarakan ulang.