Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PPP Tak Mau Diperlakukan seperti Anak Kecil!"

Kompas.com - 07/10/2014, 17:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali pecah menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Selasa (7/10/2014) sore ini. Kedua fraksi di partai berlambang Kabah itu pun saling klaim soal arah dukungan PPP.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengklaim, partainya sudah hampir pasti bergabung ke kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Suharso bahkan sampai datang ke ruangan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar untuk meyakinkan dukungan ke kubu itu. Di kubu Jokowi-JK, PPP mendapat jatah kursi Wakil Ketua MPR.

Suharso pun yakin, sikap itu tak akan berubah meski Idrus Marham, Fadli Zon, dan Setya Novanto menyatakan akan memfasilitasi PPP dalam beberapa pimpinan alat kelengkapan DPR. "Insya Allah tidak akan berubah," kata dia.

Suharso yang dikenal sebagai pendukung Jokowi-JK di PPP itu pun menampik tawaran Koalisi Merah Putih. Menurut dia, apabila Koalisi Merah Putih tiba-tiba berubah sikap dengan memberikan kursi tawaran pimpinan kepada PPP, maka hal itu sama saja dengan mempermainkan partainya.

"Yang bisa saya sampaikan, kami tidak bisa diperlakukan seperti itu. Masa setelah kami diperlakukan begini, mereka berubah. Kami tidak mau dipermainkan seperti anak kecil. Kalau mereka (Koalisi Merah Putih) berubah sikap, itu sudah terlambat!" ucap Suharso.

Sebelumnya, PPP protes dan mengancam pindah haluan karena tak mendapatkan posisi di Koalisi Merah Putih dalam paket pimpinan MPR. Padahal, PPP sudah mengalah untuk tidak mengambil posisi apa pun dalam pemilihan pimpinan DPR. PPP bersikeras untuk mendapat kursi wakil ketua MPR dengan mengusung Hasrul Azwar.

Saat itu, komposisi paket pimpinan versi Koalisi Merah Putih terdiri dari Djoko Udjianto (Partai Demokrat) untuk calon ketua MPR, sementara Mahyuddin (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan perwakilan DPD untuk posisi wakil ketua MPR. PPP hanya dijanjikan mendapat posisi pimpinan untuk posisi alat kelengkapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com