Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Oesman Sapta, Koalisi Merah Putih Lirik AM Fatwa dan Muqowam

Kompas.com - 07/10/2014, 14:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih mendesak adanya calon alternatif dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk diajukan sebagai calon pimpinan MPR, selain Oesman Sapta. Oesman telah ditetapkan sebagai calon tunggal pimpinan MPR yang akan diajukan DPD setelah memenangi pemungutan suara pada Senin (6/10/2014). Ia mengalahkan dua calon lainnya, yaitu AM Fatwa dan Ahmad Muqowam.

Namun, pada sidang paripurna pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Selasa (7/10/2014) siang, Koalisi Merah Putih menolak nama Oesman Sapta sebagai satu-satunya nama yang bisa dimasukkan dalam paket calon pimpinan MPR.

Lalu, siapa yang disiapkan Koalisi Merah Putih sebagai perwakilan DPD untuk masuk dalam paket pimpinan MPR yang disiapkannya?

Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Abdul Hakim, mengungkapkan, ada dua nama yang dipertimbangkan Koalisi Merah Putih. Mereka adalah senator asal DKI Jakarta AM Fatwa dan senator dari Jawa Tengah Ahmad Muqowam.

"Pak AM Fatwa dulu kan PAN dan Ahmad Muqowam dari PPP," kata Hakim, di Kompleks Parlemen, Selasa siang.

Menurut Hakim, Koalisi Merah Putih mendorong adanya calon alternatif dari DPD dalam paket calon pimpinan MPR. Hal ini dilakukan agar ada keleluasaan dalam memilih pimpinan sehingga tidak hanya terpaku pada satu calon.

"Kami dari KMP, minimal ada dua nama yang ditargetkan," kata dia.

Oleh karena itu, Hakim berharap agar rapat gabungan siang ini bisa mengabulkan permintaan Koalisi Merah Putih.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih sudah menyiapkan paket pimpinan yang akan diusungnya. Mereka adalah Djoko Udjianto sebagai calon ketua MPR dari Partai Demokrat. Sementara posisi calon wakil ketua MPR diisi oleh Zulkifli Hasan (PAN), Mahyuddin (Partai Golkar), dan Hidayat Nur Wahid (PKS). Namun, Koalisi Merah Putih masih belum menetapkan calon dari DPD yang akan masuk dalam paket pimpinan itu.

Sementara itu, Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Sadono menegaskan, DPD secara bulat hanya memberikan satu nama dalam forum pemilihan pimpinan MPR. Satu nama itu, sebut dia, bisa dimasukkan ke semua pilihan paket pimpinan MPR yang akan diajukan. Bambang meminta agar tidak ada upaya memecah belah soliditas DPD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com