Tentukan Pimpinan MPR, Koalisi Jokowi-JK dan Koalisi Merah Putih Seharusnya Utamakan Kebersamaan

“Pelantikan presiden pada 20 Oktober bisa saja tidak terjadi, jika anggota perwakilan tidak hadir dalam pemilihan Pimpinan MPR,” ujar Ikrar, kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2014).

Ia juga mengatakan, perlu ada kebersamaan dalam formasi Pimpinan MPR, baik dari DPD, perwakilan Koalisi Merah Putih, mau pun Koalisi Indonesia Hebat. Jika proses pemilihan Pimpinan MPR sama seperti yang terjadi pada pemilihan Pimpinan DPR, dikhawatirkan akan terjadi sikap otoriter oleh mayoritas anggota koalisi di parlemen.

“Jika seluruhnya dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, ada kemungkinan mereka akan mengubah juga pemilihan presiden langsung, seperti pada pilkada, hal ini benar-benar krusial,” kata Ikrar.

Selain itu, menurut Ikrar, ada kemungkinan dalam pemilihan pimpinan MPR kali ini, Partai Demokrat akan bersikap seperti pada paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

“Bisa saja Demokrat kembali berulah, sehingga mengagalkan pelantikan presiden. Pada saat itu baru SBY yang turun tangan, seolah-olah seperti pahlawan,” ujar Ikrar.

Untuk itu, ia berharap agar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengarahkan partainya agar bertindak sesuai sebagai penyeimbang di antara kedua koalisi. Menurut dia, di akhir jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya meninggalkan citra yang baik di mata masyarakat.