Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Perlu Gerakkan "People Power" untuk Hadapi Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 07/10/2014, 06:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Obsatar Sinaga mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo akan menghadapi tantangan dari parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Namun, Obsatar tak menyarankan Jokowi menggerakkan masyarakat untuk memberi tekanan terhadap parlemen. (Baca: Jokowi Harus Gerakkan "People Power" untuk Pecah Kebuntuan di Parlemen)

Obsatar menjelaskan, tekanan dari publik terhadap parlemen akan muncul dengan sendirinya jika kebijakan Jokowi yang pro rakyat dihalang-halangi. Ia menekankan, Jokowi hanya perlu bekerja dengan baik, terbuka, dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (Baca: Kata Prabowo kepada Politisi PDI-P: Kita Jangan Musuhan Ya)

"Kalau people power bergerak, ya biarkan bergerak sendiri, jangan digerakkan," kata Obsatar, saat dihubungi Senin (6/10/2014) malam.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad ini, mengatakan, Jokowi juga harus konsisten terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus diimbangi dengan memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mengungkap kejahatan korupsi.

"Partai di Koalisi Merah Putih biarkan jadi alat kontrol, dan publik akan ikut pula mengontrol mekanisme oposisi itu," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo harus menggerakkan masyarakat atau people power untuk memecahkan kebuntuan di parlemen. Menurut Zaki, Jokowi akan menghadapi jalan buntu karena parlemen dikuasai oleh koalisi partai pendung Prabowo Subianto.

"Memang ada kemungkinan buntu karena parlemen mayoritas adalah pendukung Pak Prabowo. Bukan (Koalisi) Merah Putih, tapi pendukung Prabowo," kata Zaki, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Zaki menjelaskan, saat ini Jokowi masih memiliki sedikit peluang untuk menambah partai koalisinya dengan menekankan kesamaan membangun iklim politik yang menguntungkan masyarakat. Jika itu bisa dilakukan, maka hambatan di parlemen bisa berkurang. Ia menegaskan, menggerakkan masyarakat adalah opsi terakhir Jokowi untuk menekan parlemen jika terus menjegal atas dasar yang tidak rasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com