PPP Tuding Suryadharma Ali yang Teken Surat Perjanjian Lepas Pimpinan MPR

"Kami mendengar kabar bahwa SDA menandatangani surat. Surat itu konon berisi melepas kursi pimpinan MPR. Jika ini benar, surat itu adalah pengkhianatan terhadap partai," tukas Emron di Kompleks Parlemen, Senin (6/10/2014).

Oleh karena itu, dia menyebutkan Fraksi PPP langsung menggelar rapat internal yang dihadiri oleh dirinya, Suryadharma, Hasrul Azwar, dan Suharso Monoarfa. Hasilnya, fraksi PPP sepakat untuk menganggap surat tersebut tidak pernah ada.

"Kami koreksi itu. Kami akan tetap berjuang mendapatkan posisi pimpinan MPR, karena kalau sampai tidak dapat, maka ini kecelakaan sejarah. Sejak tahun 1973, PPP selalu dapat kursi pimpinan DPR atau pun MPR," sebut Emron.

Perjuangan untuk mendapat kursi di MPR, diakui Emron, tak hanya melalui Koalisi Merah Putih. Emron tak menampik PPP juga mulai merapat ke koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami coba buka peluang ikhtiar dari saluran lain, dari mana pun itu," kata dia.

Koalisi Merah Putih sudah merampungkan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan diajukan pada besok, Selasa (7/10/2014). Di dalam paket pimpinan itu, dipastikan tidak ada kursi bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Posisi calon ketua MPR diisi oleh Djoko Udjianto dari Partai Demokrat. Sedangkan calon wakil ketua MPR diisi oleh Mahyuddin dari Partai Golkar, Hidayat Nur Wahid Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan satu nama utusan dari Dewan Perwakilan Daerah).