Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paket Koalisi Merah Putih: Demokrat Jadi Ketua MPR!

Kompas.com - 05/10/2014, 05:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih memutuskan paket calon pimpinan MPR yang mereka ajukan dalam sidang paripurna MPR pada Senin (6/10/2014), akan mengusung empat kandidat dari koalisi dan satu kandidat dari Partai Demokrat.

"Demokrat (Ketua MPR-nya)," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, usai pertemuan tertutup dengan elite parpol Koalisi Merah Putih di kediaman Ketua Presidium koalisi itu Aburizal Bakrie, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014) dini hari.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan elite partai dalam koalisi. Turut hadir pula Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

Fadli memastikan pemilihan Demokrat sebagai Ketua MPR itu sudah diputuskan secara musyawarah mufakat dan disepakati semua partai. Tidak ada rasa iri dari partai lain meskipun Demokrat adalah partai penyeimbang. "Oh enggak, enggak ada (rasa iri). Kami putuskan bersama," tepis dia.

Max ketika dikonfirmasi juga memastikan Demokrat masuk ke dalam paket calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih. Namun, dia enggan menyebut apakah Demokrat mendapat jatah sebagai ketua atau wakil ketua. "Saya kira Demokrat masuk, tapi kami belum menentukan nama," ujarnya.

Baik Max dan Fadli hanya menyebut soal Partai Demokrat. Mereka menolak membeberkan partai lain yang masuk dan tidak masuk ke dalam paket, termasuk nama-nama yang bakal diusung. Sebelumnya, Demokrat juga sudah masuk dalam paket calon pimpinan DPR yang diajukan koalisi merah putih dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR.

Koalisi Merah Putih mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Satu kursi terakhir diberikan kepada politisi Partai Demokrat Agus Hermanto

Koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain hingga akhirnya gagal pula mengusung paket calon pimpinan. Paket calon pimpinan harus mencakup lima orang dari lima fraksi yang berbeda. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com