Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Mau Paksa-paksa Koalisi Merah Putih dan Demokrat Merapat

Kompas.com - 03/10/2014, 23:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan terus melakukan komunikasi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi merah putih.

Kendati demikian, kata Tjahjo, PDI-P tidak mau bila harus memaksa-maksa partai dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung atau mendukung pilihan politik Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami sudah lobi-lobi, sampai mendukung opsi mereka, kalau tidak mau masa dipaksa sih?" kata Tjahjo di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014) malam.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru saja usai memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDI-P. Ini adalah arahan Megawati setelah fraksi ini di DPR tak mendapatkan kursi pimpinan.

Megawati, kata Tjahjo, meminta PDI-P tetap solid. "Membangun komunikasi terus bersama parpol, sesama anggota DPR terus, tapi kan kami tidak bisa memaksakan terus kehendak untuk harus ikut saya," ujar dia.

Kejar pimpinan MPR

Kendati demikian, lanjut Tjahjo, PDI-P akan tetap berusaha mendapatkan pimpinan MPR. Dia mengklaim sudah punya strategi khusus agar tidak kembali gagal seperti dalam pemilihan pimpinan DPR kemarin. "Tapi strategi jangan dibuka sekarang dong. Soal strategi ada nanti, kan bisa kita ikuti." pungkas Tjahjo.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih di DPR mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra).

Satu kursi Wakil Ketua DPR diberikan kepada Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, setelah partai itu juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan koalisi ini.

Adapun koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain untuk masuk dalam paket calon pimpinan DPR. Koalisi ini pun gagal mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Dalam pemilihan itu sudah lebih dulu disepakati mekanisme pencalonan pimpinan DPR diajukan dalam paket berisi lima nama dari lima fraksi partai di parlemen. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com