Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Linda Gumelar Pilih Jadi Aktivis Sosial Usai Lepas Jabatan Menteri

Kompas.com - 03/10/2014, 15:49 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar memilih untuk menjadi aktivis sosial seusai melepaskan jabatannya sebagai Menteri era Kabinet Indonesia Bersatu, akhir Oktober 2014.

"Setelah ini saya akan bekerja untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik," kata Linda di Batam Kepulauan Riau, Jumat (3/10/2014).

Perempuan kelahiran 15 November 1951 itu mengatakan lebih baik tetap mengabdikan diri, menjadi pekerja sosial, bekerja untuk pemberdayaan perempuan.

Linda memilih untuk memberdayakan perempuan agar lebih banyak perempuan yang berperan di legislatif, yudikatif dan eksekutif.

"Saya pikir, ada bagusnya jumlah kami banyak di yudikatif, legislatif dan eksekutif. Maka perlu perempuan di bidang politik," kata Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2004-2009.

Dalam kesempatan itu, Linda menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan 10 provinsi di Pulau Sumatera.

"Saya menjabat tinggal 17 hari lagi, saya pamit. Seperti Gubernur DKI pamit kemarin," kata Linda seusai menyaksikan pembentukan Forum P3A di Batam, Jumat.

Linda berharap pemerintahan yang akan datang tetap mempertahankan Kementerian P3A. Meski bukan lagi dia yang menjabat.

"Saya harap PPPA tetap ada. Karena kementerian ini bagus, isunya juga kuat, masyarakat butuh perlindungan anak, gender. Mudah-mudahan didengar," kata ibu dari Haris Khaseli Gumelar dan Armi Dianti Gumelar.

Apalagi, ia juga sudah menyiapkan gedung untuk Kementerian PPPA yang baru.

Kepada seluruh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia, Linda mengucapkan terima kasih atas kerja samanya menyukseskan program-program kementerian.

"Pemerintah pusat tidak bisa lakukan apa-apa tanpa dibantu daerah. Keberhasilan pemerintah pusat karena dukungan dan kerja keras teman-teman di daerah juga," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com