KPK Cegah Seorang Hakim Terkait Kasus Suap Jaksa Praya

"Terkait kasus korupsi di Praya, Lombok dengan tersangka BWS (Bambang W Soeharto), KPK meminta Imigrasi mencegah Desak Ketut Yuni Arianti," kata Juru bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Johan mengatakan, Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan sejak tanggal 29 September 2014 hingga enam bulan ke depan. Menurut Johan, pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan, Desak tidak sedang bepergian ke luar negeri.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan September lalu. Dalam kasus ini, Bambang diduga bersama-sama pengusaha bernama Lusita Ani Razak memberikan sesuatu kepada Subri dengan maksud melakukan sesuatu karena jabatannya. Ada dugaan suap yang dikaitkan dengan Bambang dalam kasus tersebut.

"Dalam konteks itu, bisa saja dia yang memberi perintah atau koordinasi bersama-sama," kata Johan, Jumat (12/9/2014).

Johan mengatakan, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mencari dua alat bukti apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat.

Bambang diketahui sebagai Direktur PT Pantai Aan yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah. Diduga, pemberian suap kepada jaksa Subri berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan dengan terdakwa Sugiharto alias Along tersebut. Pemberian suap diduga dilakukan melalui Lusita Anita Razak yang tertangkap tangan bersama Subri di sebuah kamar hotel di Lombok pada Minggu (15/12/2013).

KPK menetapkan Subri dan Lusita sebagai tersangka suap dengan barang bukti uang yang nilainya sekitar Rp 213 juta.

Along sendiri telah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Praya (PN Praya).