Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Mayoritas Publik Dukung SBY Keluarkan Perppu Pilkada Langsung

Kompas.com - 02/10/2014, 14:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Hasil survei kami menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung SBY untuk menjadi penyelamat untuk mengubah Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan DPR," ujar peneliti LSI, Fitri Hari, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Kamis (2/10/2014).

Quickpoll melalui telepon itu dilakukan pada 29 September-1 Oktober 2014 dengan melibatkan1.200 responden. Penelitian tersebut menggunakan metode random sampling.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 75,20 persen responden setuju dengan pembuatan perppu tersebut, 19,40 persen responden menyatakan tidak setuju, dan 5,40 persen tidak menjawab.

Berdasarkan jenis kelamin, yang setuju atas perppu tersebut terdiri dari 76,71 persen responden laki-laki dan 73,81 persen responden perempuan. Yang tidak setuju ada 20,86 persen laki-laki dan 18,05 persen perempuan.

Masyarakat perkotaan mayoritas juga mendukung perppu, diwakili oleh 76,75 persen responden. Hanya 18,38 persen yang tidak setuju. Adapun di pedesaan, 69,68 persen responden menyatakan setuju, sedangkan 23,04 persen tidak setuju.

Dukungan terhadap perppu juga ditunjukkan oleh mayoritas responden dari semua kalangan status ekonomi. Sebanyak 72,24 persen responden dengan tingkat kemampuan ekonomi menengah ke bawah setuju dengan perppu. Demikian pula dengan 78,43 persen responden kelas menengah dan 79,17 persen responden dari golongan ekonomi menengah ke atas.

Yang tidak setuju atas perppu itu meliputi 22, 91 persen dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah, 16,51 persen kelas menengah, dan 14,38 persen kalangan ekonomi atas.

Responden tamatan SLTP ke bawah juga mayoritas setuju perppu, yakni 73,67 persen responden, dan 26,03 persen tidak setuju. Sebanyak 78,56 persen lulusan SLTA ke bawah setuju perppu dan hanya 17,20 persen yang menolak. Adapun untuk tamatan D-3, S-1, dan di atasnya, sebanyak 80,02 persen setuju perppu dan 11,35 persen tidak setuju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com