Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Pak SBY Sangat Ingin Bertemu Bu Megawati, Bukan Diwakili

Kompas.com - 02/10/2014, 12:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ruhut, SBY menolak jika Megawati hanya diwakili tokoh tertentu. Cara komunikasi dengan perwakilan itu, menurut dia, tak akan berjalan efektif dan dapat mengecewakan SBY.

"Pak SBY tidak ingin kehadiran Bu Megawati diwakili. Yang dikirim JK (wakil presiden terpilih Jusuf Kalla) dan SP (Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem). Inginnya bertemu langsung (Megawati) supaya lebih tulus," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Ruhut menuturkan, Megawati seharusnya menyambut baik niat SBY yang ingin bertemu dan melangsungkan komunikasi politik. Ia menyayangkan jika Megawati justru menutup diri dan tak pernah menanggapi serius keinginan SBY yang telah dikemukakan sejak lama.

"Pak SBY ini santun, tapi tetap manusia. Kurang merendah apa? Pak SBY kan presiden. Dia ingin ketemu Bu Megawati, tapi Megawati-nya itu yang begitu," ujarnya.

Selain itu, Ruhut juga menyarankan Megawati atau pihak yang mewakili PDI-P tidak mengajak bertemu hanya pada saat-saat genting.

"Pak SBY pasti bersedia, tapi jangan mau ketemu pas SOS saja, ya tidak baik juga kalau begitu," pungkas Ruhut.

Sebelumnya, SBY mengaku sejak lama ingin bertemu dengan Megawati. SBY mengaku ingin negara tidak gaduh secara politik. (Baca: SBY: Tuhan Belum Izinkan Saya Bertemu Megawati)

Politisi senior PDI-P Pramono Anung mengatakan, rencananya Megawati akan bertemu dengan SBY hari ini. (Baca: PDI-P: Kamis ini, Megawati-SBY Mungkin Bertemu)

Hasil sidang paripurna seusai pelantikan anggota Dewan yang baru, Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR akibat mekanisme pemilihan yang baru. Demokrat memilih bergabung dengan Koalisi Merah Putih.

Paket pimpinan DPR yang disetujui adalah Ketua DPR Setya Novanto (Golkar) dan empat Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat), dan Fadli Zon (Gerindra).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com