Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Komisi Incaran "Selebriti" DPR?

Kompas.com - 02/10/2014, 06:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 telah dilakukan pada Rabu (1/10/2014). Dari 560 anggota DPR, banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang politik, bahkan berasal dari dunia seni dan hiburan.

Salah satunya adalah Anang Hermansyah, politisi PAN yang terpilih dari Dapil Jawa Timur IV. Anang mengaku memiliki kemampuan untuk duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kesenian dan budaya, pemuda, olahraga, serta pariwisata.

Menurut Anang, keraguan masyarakat terhadap anggota DPR sah saja. Namun, ia mengartikan kritik publik sebagai elemen penting dalam mengontrol kinerja wakil rakyat di parlemen.

"Aku ingin di Komisi X. Itu target pribadiku," kata Anang, seusai acara pelantikan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sama halnya dengan Anang, Krisna Mukti juga berharap dapat ditugaskan partainya di Komisi X DPR. Krisna juga telah dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya ialah ia memiliki pengalaman di bidang seni dan hiburan. Meski demikian, Krisna mengaku siap jika partainya memberi tugas di komisi lain.

"Saya inginnya di Komisi X. Tapi, saya siap kalau ditugaskan di luar zona nyaman saya. Kami ini kan biasa di dunia hiburan, jadi bisa lebih luwes dari politisi yang berasal dari dunia politik," ujar Krisna.

Keinginan Anang dan Krisna sama dengan anggota DPR yang berlatar belakang pegiat seni dan hiburan pada periode sebelumnya. Beberapa nama pernah duduk di Komisi X, seperti Dedi Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, dan Venna Melinda. Venna duduk di Komisi X selama beberapa tahun. Namun, saat memasuki tahun terakhir di DPR, ia pindah ke Komisi III setelah Fraksi Demokrat melakukan rotasi kepada sejumlah anggotanya.

Kepindahan ke Komisi III membuat Venna merasa lebih nyaman. Kini, ia kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan berharap dapat ditugaskan di komisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia tersebut.

"Maunya sih di Komisi III, tapi semua keputusan akan ditentukan partai," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, bertugas di komisi mana pun tak perlu dijadikan soal. Hal terpenting adalah bagaimana bekerja dengan penuh integritas dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya konstituen, yang telah melenggangkan langkah ke Senayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com