Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ternyata, Megawati Utus Jokowi, JK, dan Paloh Temui SBY

Kompas.com - 02/10/2014, 01:57 WIB
Christina Andhika Setyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersedia membuka komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Rabu (1/10/2014) pukul 17.00, Mega sempat meminta Joko "Jokowi" Widodo, Jusuf Kalla, dan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Surya Paloh untuk menemui SBY.

"Tapi, utusan Ibu (Mega) tidak bisa bertemu SBY," kata Pramono kepada Metro TV, Kamis (2/10/2014).

Pramono mengatakan, SBY ingin bertemu langsung dengan Mega. Sementara itu, lanjut Pramono, Megawati ingin agar SBY berbicara terlebih dahulu dengan utusannya.

"SBY maunya ketemu (dengan Megawati) dulu, baru bicara. Tapi ibu (Mega) maunya, bersama-sama dulu, baru ketemu," sambungnya.

Pramono mengatakan, penjelasan ini sekaligus meluruskan persepsi bahwa Mega tidak mau melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Ditambahkan, seusai pelantikan anggota DPR 2014-2019, Pramono mengaku telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PD Edhie "Ibas" Baskoro Yudhoyono. Pada kesempatan tersebut, Pramono juga sempat berpesan melalui Ibas bahwa Mega ingin berkomunikasi dengan SBY.

Berulang kali, SBY mengatakan, partainya akan menjadi penyimbang antara Koalisi Merah Putih pimpinan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan.

Sementara itu, Jokowi mengindikasikan adanya peluang Megawati berpeluang melakukan komunikasi politik dengan SBY.

Saat ini, koalisi parpol pendukung Jokowi-JK yang terancam tak bisa mengajukan paket Pimpinan DPR.

Wajah Parlemen 2014-2019 diperkirakan akan dikuasai oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Demokrat.

Secara terpisah, pengamat politik Yunarto Wijaya memercayai bahwa cairnya hubungan kedua tokoh itu bisa memperkuat dukungan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

”Penyebab utama (kesulitan PDI-P mengajak Partai Demokrat berkoalisi) adalah kegagalan upaya mengharmonisasi hubungan antara Megawati dan Yudhoyono sebagai veto player di kedua partai tersebut. Hal ini menyebabkan jarak psikologis yang mengganggu proses komunikasi dan hubungan yang diwarnai praduga-praduga di masa lalu,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com