Seorang Anggota DPR Protes Naik ke Podium Sidang Sambil Pijat Pundak Popong

Pria tersebut mengaku mikrofonnya tidak menyala sehingga terpaksa menghampiri Popong di meja sidang. Sementara itu, Popong mengatakan bahwa mikrofonnya tidak bermasalah dan meminta pria tersebut untuk kembali duduk.

"Punten atuh. Kalau saya (ngomong) kedengeran, kan?" kata Popong.

Namun pria tersebut terus berbicara dengan Popong tanpa terdengar oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Tak lama, ia mencium pipi kiri dan kanan Popong dan kembali ke tempat duduknya.Pria tersebut pun sontak disoraki oleh beberapa anggota DPR.

"Saya ingin mengingatkan dalam tata tertib. Anggota tidak diperkenankan naik, walaupun sambil nyium ceu Popong," imbuh Popong.

Sidang paripurna dengan agenda memilih pimpinan DPR RI kemudian kembali dilanjutkan. Peristiwa ini tak hanya berlangsung satu kali. Meski sudah diperingati, pria tersebut kembali naik menghampiri Popong.Kali ini pria tersebut berbicara sambil memijat-mijat pundak Popong.

Pria bertubug gempal dengan jas hitam ini pun diminta turun untuk kembali duduk ke kursi anggota dewan.

Sidang paripurna berlangsung ricuh dan diwarnai interupsi. Tak lama setelah skors dicabut, sejumlah anggota DPR, sebagian besar dari Fraksi PDI Perjuangan, langsung maju mendekati meja pimpinan sidang.

Koalisi Jokowi-JK keberatan dengan sidang yang dilaksanakan malam ini. Mereka ingin sidang dilaksanakan besok, namun tidak didukung oleh koalisi merah putih dan Demokrat dalam rapat antar fraksi yang berlangsung tertutup.

Untuk diketahui, dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan oleh fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu orang calon ketua dan empat orang calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usulan itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR. Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat.

Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Setiap anggota memilih satu paket calon. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat paripurna DPR. Artinya, koalisi Jokowi-JK yang hanya terdiri dari empat partai terancam tak bisa mengajukan paket.