Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Pastikan PDI Perjuangan Batal Calonkan Pimpinan DPR

Kompas.com - 01/10/2014, 23:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, fraksinya batal mengajukan calon pimpinan DPR RI periode 2014-2019. Hal itu menyusul gagalnya lobi yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap sejumlah partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih untuk mendukung rencana pengusungan paket pimpinan DPR RI.

“Kalau dalam paket itu kan, ada enam lawan empat. Tak mungkin paket itu dimunculkan. Akhirnya hanya ada satu paket yang diajukan enam fraksi itu ada,” kata Puan usai memimpin rapat Fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2014) malam.

Puan mengatakan, sejak awal PDI Perjuangan telah berkeinginan menggandeng semua parpol untuk membangun pemerintahan yang baru. Namun, menurut dia, keinginan PDI Perjuangan itu hanya dianggap angin lalu.

“Jadi jangan katakan kami tak terbuka dan sombong, sebab semua upaya sudah kami lakukan, kalau masih dianggap kurang, tentu saja, kami manusia biasa yg pnya hati dan pikiran logis,” ujarnya.

Lebih jauh, komunikasi yang dibangun antara presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, semalam, cukup baik. Jokowi, kata dia, mendapat sambutan hangat dari Yudhoyono.

“Dari hasil perbincangan dengan Jokowi, ia mendapat sambutan baik dan hangat. Bahkan ada kemungkinan (Demokrat) ingin merapat. Namun, hari ini terlihat itu tidak terjadi,” katanya.

Puan mengaku, menghargai sikap Partai Demokrat yang tak ingin mendukung koalisi pengusung Jokowi-JK. Ia pun berencana akan menyiapkan strategi agar dapat pemerintahan Jokowi-JK mendatang dapat berjalan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com