Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR 2014-2019 Dipilih Malam Ini

Kompas.com - 01/10/2014, 21:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat konsultasi pimpinan fraksi-fraksi di DPR yang berlangsung selama 4,5 jam memutuskan untuk menggelar sidang paripurna pada Rabu (1/10/2014) malam ini. Adapun agenda sidang paripurna untuk memilih Pimpinan DPR 2014-2019.

Perwakilan Fraksi Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, dari sepuluh fraksi yang mengikuti rapar, enam fraksi bersedia rapat paripurna digelar malam ini, sementara satu fraksi memilih abstain.

"PKB abstain, yang lainnya tidak setuju (paripurna malam ini). Yang tidak setuju PDI Perjuangan, Hanura dan Nasdem," kata Azis, Rabu malam.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edi. Menurut dia, rapat paripurna akan diselenggarakan pukul 21.00 WIB.

"Tadi hasil pertemuan rapat paripurna dilakukan jam 21.00 WIB. Jadi tetap dilakukan paripurna. Enam fraksi setuju," katanya.

Sebelumnya, rapat konsultasi yang membahas pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR berlangsung alot. Rapat dimulai sejak pukul 14.30 WIB dan sempat diskors pada pukul 17.00 WIB. Adapun, alasan skorsing karena Fraksi PPP ingin meminta persetujuan dari DPP PPP atas pelaksanaan paripurna.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga keberatan dengan Tata Tertib DPR yang berlaku. Nasdem ingin agar Tatib DPR dirombak ulang karena disusun sebelum mereka menjadi salah satu bagian dari fraksi DPR. Rapat akhirnya kembali dilanjutkan pukul 19.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com