SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Disebut Bakal Bergabung Koalisi Jokowi-JK

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding membenarkan adanya pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih  Jokowi pada Selasa (30/9/2014) malam.

"Konfirmasinya memang begitu. Tapi saya belum dapat informasi detail," ucap Karding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Informasi yang dihimpun Kompas.com, SBY telah bertemu Jokowi Rabu malam. Di dalam pertemuan itu, SBY disebut sepakat bergabung dengan kubu PDI-P, PKB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem di parlemen.

Karding mengaku, berdasarkan pertemuan tersebut, ada arah positif Demokrat akan bergabung dengan gerbong pendukung Jokowi-JK.

"Insya Allah kami optimistis, ruang Demokrat bergabung cukup terbuka lebar," ucap dia.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan SBY dan Jokowi, Karding mengaku pimpinan partai koalisi akan bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hari ini. Pertemuan itu untuk merekatkan kembali SBY dan Megawati.

"Ini lobi dan konsolidasi, komunikasi. Tidak boleh ada yang kaku, semua harus cair," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengakui adanya penjajakan antara pihaknya dengan Partai Demokrat. (baca: Demi Demokrat Gabung Koalisi, PDI-P Siap Dikurangi Jatah Kursi Menteri)

"Bahkan tadi malam, sampai jam 1, ketemu teman-teman di Demokrat. Bos kami ketemu SBY juga," ucap dia.

Tjahjo mengaku kepastian bergabungnya Demokrat ke koalisi Jokowi-JK hanya tinggal menunggu waktu. "Dalam satu dua hari ini," ujarnya.

Koalisi Jokowi-JK perlu mendapat tambahan parpol lantaran dalam DPR periode 2014-2019 masih kalah suara dibanding koalisi Merah Putih. Koalisi Jokowi-JK memiliki 207 kursi dan KMP 292 kursi. Adapun Demokrat memiliki 61 kursi.

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan oleh fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu orang calon ketua dan empat orang calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usulan itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR.

Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Setiap anggota memilih satu paket calon. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat paripurna DPR.