Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Harapan KPK untuk Para Anggota Baru DPR

Kompas.com - 01/10/2014, 14:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, KPK telah memberikan sejumlah agenda pemberantasan korupsi bagi para anggota DPR ke pimpinan DPR sebelumnya. Ia berharap agenda tersebut dapat dikomunikasikan dan diterapkan kembali oleh para anggota DPR baru.

"Kita minta hasil studi KPK mengenai DPR juga dikomunikasikan ke mereka, jadi bagian pekerjaan rumah untuk pimpinan DPR ke depan," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Bambang mengatakan, ada beberapa mekanisme di parlemen yang harus diperbaiki oleh anggota DPR selanjutnya. Pertama, sebut Bambang, sistem rekrutmen staf ahli harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terjaring orang-orang yang sesuai dengan keahliannya.

"Kerjanya anggota Dewan harus ditopang orang-orang hebat yang keahliannya diperlukan," ujarnya.

Selain itu, Bambang mempertanyakan mekanisme untuk meminimalisasi potensi kewenangan dalam lobi di parlemen. Jika tidak ada batasan yang mengatur mekanisme itu, kata Bambang, maka menimbulkan potensi korupsi dalam setiap proses legislasi.

"Ketiga, potensi COI (conflict of interest) hampir di semua komisi yang berkaitan dengan haji, pemilik travel ada di situ. Bagaimana caranya mereka mengontrol sebagai owner tapi juga punya kewenangan sebagai regulator, tidak bercampur," kata Bambang.

Keempat, perbaikan juga perlu dilakukan dalam mekanisme membangun integritas dan akuntabilitas. Menurut Bambang, jika anggota DPR tidak memiliki mekanisme akuntabilitas maka akan sulit menjalankan kewenangan parlemen.

"Kelima, harus ada evaluasi terhadap kinerja badan kehormatan di DPR. Kalau sekarang ada dewan kehormatan terus nanti kinerjanya tidak berdasarkan evaluasi, kerjanya sama saja dengan badan kehormatan," ujar Bambang.

Bambang berharap, KPK diberi keleluasaan untuk membuat pertemuan dengan para anggota DPR baru untuk menyampaikan masukan-masukan tersebut. "Itu yang akan kita minta. Hari ini bapak ketua (Abraham Samad) udah ke sana (DPR) untuk menyampaikan itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com