Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/10/2014, 12:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyayangkan rencana PDI Perjuangan mengurangi jatah kursi menterinya demi mengajak Partai Demokrat masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Hidayat, sebaiknya jatah kursi menteri untuk partai politik dibagi rata kepada partai pendukung Jokowi-JK saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Kasihan, kenapa harus sedemikian rupa. Sebaiknya (kursi menteri) jangan diobral, berikan saja untuk partai pendukung yang sudah berkeringat memenangkan Jokowi-JK di pilpres," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Hidayat menjelaskan, Jokowi-JK telah memberi jatah 16 kursi menteri untuk partai politik. Dari alokasi itu, Hidayat menganggap masih kurang jika harus dibagi rata untuk empat partai pendukung Jokowi-JK.

"PKB menyiapkan empat nama (calon menteri), Mbak Puan (PDI-P) bilang menyiapkan 50 nama, Hanura dua, buat mereka saja tidak cukup," ujar Hidayat.

Hidayat meyakini, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap solid dan tak akan tergoda dengan tawaran yang diajukan PDI-P atau Jokowi-JK. Ia memastikan, KMP akan konsisten menjadi pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan pemerintahan berkuasa.

"Tidak ada gempa yang sangat kuat, yang membuat kami bisa pindah," ucap mantan Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI-P siap berbagi jatah kursi di kabinet Jokowi-JK dengan Partai Demokrat. Menurut Tjahjo, tawaran itu hal yang wajar dalam politik selama tidak memberi gangguan pada kondisi koalisi partai pendukung Jokowi-JK. (Baca: Demi Demokrat Gabung Koalisi, PDI-P Siap Dikurangi Jatah Kursi Menteri)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa akan ada partai baru yang mendukung Jokowi-JK. Menurut Muhaimin, kepastian dukungan partai baru itu bakal diketahui pada sore nanti. (baca: Muhaimin: Sore Ini Partai Pendukung Jokowi-JK Bertambah)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com