Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok Dilantik Jadi Anggota DPR, Hari Ini Tifatul Mundur dari Jabatan Menkominfo

Kompas.com - 30/09/2014, 11:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, menyatakan telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengunduran diri itu terhitung sejak hari ini, Selasa (30/9/2014).

"Benar, saya sudah resmi mundur, Keppres-nya turun per hari ini," kata Tifatul sebagaimana dikutip Antara, Selasa, di Jakarta.

Ia mengatakan, pengunduran diri itu dilakukan karena ia terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS. Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 akan dilakukan pada Rabu (1/10/2014) besok.

"Saya sudah menyusun semacam buku memori untuk pengganti saya, di dalamnya memuat apa saja yang belum dan harus dilakukan untuk sektor komunikasi dan informatika kita," katanya.

Pria yang dikenal suka berpantun itu mengakui, masih banyak hal yang belum sempat dia lakukan untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air. Ia mengatakan, pada dasarnya, ada tiga program besar yang harus terus dilanjutkan oleh penerus yang akan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni program di bidang penyiaran, radio, dan televisi.

"Salah satunya, TV digital itu sangat strategis untuk dilanjutkan," katanya.

Tifatul juga merasa upayanya untuk memperluas jangkauan siaran TVRI belum rampung dan mesti dilanjutkan. Ia berharap penggantinya juga akan melanjutkan program aplikasi teknologi LTE 4G di Tanah Air berikut penataan frekuensi yang beberapa di antaranya masih berantakan.

Anggota Dewan Syura PKS itu menekankan pentingnya upaya untuk menekan dampak negatif penggunaan internet sebagai perhatian utama kabinet mendatang. Hal ini ia rasa perlu agar praktik kejahatan cyber, pelanggaran hak cipta, hingga pornografi bisa diminimalkan.

"Perlu juga ada pendataan untuk memetakan desa-desa atau wilayah di NKRI yang masih blankspot untuk kemudian membuat masyarakat di dalamnya terkoneksi dengan informasi," katanya.

Ia mengklaim mampu merealisasikan program mengoneksikan masyarakat dengan informasi hingga 95 persen. Selain itu, ia mengklaim bahwa Kemenkominfo telah mendorong melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), antara lain dengan masuknya sambungan telepon ke 72.000 desa. Ia juga mengklaim telah mendorong masuknya internet ke seluruh kecamatan dalam bentuk 5.748 penyedia layanan internet kecamatan (PLIK) dan 1.970 mobil penyedia layanan internet kecamatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com