"Batas Waktu Partai yang Ingin Gabung ke Kabinet Jokowi Hanya sampai 1 Oktober!"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon mengancam partai Koalisi Merah Putih yang berniat masuk dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla segera menentukan sikapnya. Menurut Effendi, tiket masuk bagi Koalisi Merah Putih untuk bergabung ke pemerintahan hanya sampai 1 Oktober. PDI-P tidak menerima keberadaan partai lain yang masuk di tengah jalan.

"Sekarang boarding pass-nya ditetapkan tanggal 1 Oktober. Kalau mau ikut, ya ayo. Kalau sudah lebih dari itu, ya kita berangkat saja dengan yang ada. Toh dunia belum akan kiamat. Kebersamaan di pemerintahan harus didukung juga dengan kebersamaan di parlemen," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2014).

Menurut Effendi, Koalisi Merah Putih yang berniat gabung dengan kabinet Jokowi-JK harus menunjukkan dukungannya terhadap koalisi Jokowi-JK dalam parlemen. Effendi mengungkapkan, 1-3 Oktober mendatang akan menjadi masa kritis bagi koalisi pendukung Jokowi-JK, terutama dalam hal penentuan pimpinan DPR dan juga alat kelengkapan lain. Lantaran koalisi pengusung pemerintahan Jokowi-JK kalah jumlah, hampir dipastikan bahwa kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan akan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

"Saya katakan, kalau mereka bergabung sampai tanggal 1 Oktober, mereka akan berguna. Kalau sesudah itu ya apa gunanya? Sama saja setelah memetik di satu tempat pindah lagi ke tempat lain. Tidak bisa begitu, apalagi dia tidak berkeringat," ucap Effendi.

Anggota Komisi VII DPR ini menuturkan, saat ini setidaknya ada dua partai Koalisi Merah Putih yang diprediksi mungkin merapat ke koalisi Jokowi-JK. Kedua partai itu adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Namun, Effendi menuturkan, apabila ternyata dua partai itu batal merapat, maka PDI-P tak akan mempersoalkannya. Dia mengatakan, Jokowi akan didukung oleh rakyat, sementara Koalisi Merah Putih akan berusaha menjegal di parlemen. Dengan mengandalkan kebijaan pro-rakyat, dia pun yakin bahwa Jokowi tak akan mudah dijegal.

"Kami siap kuat-kuatan di parlemen," imbuh dia.

Koalisi pengusung pemerintahan Jokowi-JK pada DPR periode 2014-2019 terdiri dari PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Jumlah ini kalah banyak dibandingkan Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra. Sementara itu, Partai Demokrat memutuskan tak bergabung dengan kubu mana pun.