"Drone itu terhubung ke satelit, dari satelit ke pusat komando. Kita bisa ketahui ada aksi pelanggaran apa di seluruh Indonesia ini," ujar Jokowi dalam diskusi publik bertajuk "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9/2014).
"Dari pusat komando bisa langsung perintah. Mau dihajar lewat laut bisa, mau dihajar lewat udara, langsung. Atau dihajar lewat udara, mari mainkan. Pakai drone mau dihajar lewat mana saja gampang," lanjut Jokowi.
Jokowi menyebut kerugian Indonesia setiap tahun mencapai Rp 300 triliun akibat praktik pencurian hasil laut. Demi menghentikan aksi tersebut, Jokowi mencanangkan tiga zona drone di Indonesia, yakni zona barat, tengah dan timur.
Namun, Jokowi belum memastikan jumlah drone untuk masing-masing zonasi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan akan mengeluarkan kas negara berapa saja untuk pengadaan drone itu.
"Hitung-hitungannya tiga (zona) drone itu hanya Rp 4,5 triliun. Tapi lebih baik beli, daripada kita kecurian Rp 300 triliun. Masak lebih pilih dicuri?" lanjut Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa sistem demikian telah diterapkan di sejumlah negara maju. Indonesia, ujar dia, telah tertinggal bertahun-tahun. Karenanya, Jokowi berkomitmen untuk mempelopori penggunaan drone ini.