Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Bantah Ada Kebocoran Anggaran Rp 1,3 Miliar untuk Pencitraan Irman Gusman

Kompas.com - 29/09/2014, 15:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Sudarsono Hardjosoekarto membantah tudingan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa telah terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 1,3 miliar pada DPD periode 2009-2014. Sudarsono menegaskan, tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD RI yang mengalir untuk kepentingan Ketua DPD Irman Gusman saat menjadi salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.

“Dipastikan tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD yang digunakan untuk keperluan konvensi,” kata Sudarsono saat dikonfirmasi, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014) siang.

Dia mengatakan, apabila benar terdapat kebocoran anggaran, tentu DPD tidak akan mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013. Pencapaian tertinggi terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga itu, menurut dia, telah diterima DPD untuk yang kedelapan kalinya sejak tahun 2006.

“Jadi berturut-turut sejak 2006 DPD selalu mendapat WTP. Kalau ada kebocoran, tidak mungkin diberi opini WTP. BPK tentunya tidak main-main dalam memberikan itu,” ujarnya.

Lagi pula, sambung dia, dalam perencanaan program dan anggaran di DPD, sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) yang terdiri dari perwakilan seluruh provinsi. Sementara realisasi anggaran dilaksanakan oleh masing-masing alat kelengkapan dengan mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan sesuai tata tertib.

“Artinya, tidak ada satu mata anggaran pun yang direalisasi tanpa sepengetahuan Sekjen DPD sebagai pengguna anggaran dan kepala biro perencanaan dan keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran,” ucap dia.

Sudarsono mengatakan tidak memedulikan motif dari Fitra dalam membuat isu tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka akuntabilitas dan bagian dari kontrol masyarakat, pihaknya mengaku tidak berkeberatan. “Tapi harus fair, harus jelas datanya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Fitra mengungkap adanya temuan kebocoran anggaran pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014.

Lembaga pegiat good governance itu menyebut kebocoran anggaran tersebut merugikan negara hingga Rp 1,3 miliar. Kebocoran itu diduga untuk pencitraan Ketua DPD Irman Gusman yang maju sebagai calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat. (Baca: Fitra Duga Ada Kebocoran Anggaran DPD hingga Rp 1,3 Miliar untuk Pencitraan Irman Gusman)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com