Gerindra: Wacana Pembekuan Petral Sarat Skenario Politis

Menurut Muzani, wacana tersebut terlalu dini jika didengungkan sekarang. Dia menilai, pembekuan sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara berskala nasional perlu kajian yang matang.

Efek positif dan negatifnya harus dipertimbangkan, termasuk kemungkinan opsi selain pembekuan, lewat penelitian mendalam. "Cari cara yang lebih efektif dulu, (jangan sampai) kalau akhirnya nanti menghilangkan (Petral) tapi (malah) menimbulkan beban yang baru," ujar Muzani di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Berdirinya Petral hingga sekarang, kata Muzani. pasti mempunyai fungsi dan tugas yang berurusan dengan impor minyak. Jika Petral dibekukan, lanjut dia, perlu pembentukan lembaga lain untuk menggantikan Petral menjalankan fungsi serupa.

Sarat skenario politik

Wacana pembekuan Petral yang tiba-tiba muncul dan tanpa persetujuan langsung dari Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurut Muzani pun sarat skenario politis. Dalih yang dimunculkan tim transisi bahwa pembubaran ini bisa menghapus mafia migas, imbuh dia, tidak bisa diterima.

Mafia migas, kata Muzani, bisa muncul di mana pun, termasuk di lembaga baru yang nantinya dibentuk untuk menggantikan fungsi Petral. "Nah itu jangan sampai isu ini hanya dipakai untuk menumbuhkan skenario baru, atau jangan-jangan mafianya itu-itu juga masuk dari kantong kanan pindah ke kantong kiri," imbuh Muzani.

Pembekuan Petral pertama kali diungkapkan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Hasto Kristiyanto. Menurut dia, pembekuan itu relevan dengan komitmen pemerintah baru memberantas mafia.

Jokowi-JK kompak membantah bahwa rencana pembekuan Petral ini sudah final. Menurut mereka, pembekuan ini masih berupa ide yang harus dikaji kembali.