Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat "Walkout", Ibas Minta Maaf...

Kompas.com - 26/09/2014, 23:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono buka suara soal aksi "tinggal gelanggang" alias walkout Fraksi Partai Demokrat dari sidang paripurna RUU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) dini hari. Dia pun meminta maaf kepada rakyat.

Ibas—panggilan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini—mengatakan partainya kecewa karena opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diusulkan partainya tak utuh diterima dalam forum lobi sidang itu.

"Kami sangat kecewa dan sedih, apalagi sudah melalui proses panjang dan melelahkan," kata Ibas, dalam keterangan tertulis, Jumat. "Aksi walkout merupakan bentuk jawaban Fraksi Partai Demokrat atas kekecewaan kami dengan tidak diterimanya usulan kami berikut solusi perbaikan."

Ibas juga meminta maaf kepada masyarakat apabila Fraksi Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh. Dia pun menyatakan menolak mengomentari beragam tudingan yang diarahkan kepada fraksi dan partainya.

"Kalau kata teman-teman ini hanya manuver dan lip service saja, tapi ya sudahlah, saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini," ujar Ibas. "Mohon maaf rakyat Indonesia, Fraksi Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh."

Menurut Ibas, partainya sudah maksimal memperjuangkan pilkada langsung dengan seluruh perbaikannya untuk bisa disepakati semua fraksi. Dia mengatakan pula, Demokrat telah berjuang bersama untuk kepentingan rakyat dengan semua alasan dan solusi bagi perbaikan demokrasi.

"Namun, belum mendapatkan hasil sesuai keinginan rakyat," kata Ibas. "Sekali lagi kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi. Demokrat menghormati itu dan akan mencoba mengambil langkah untuk judicial review ke MK sebagai jalan akhir."

Fraksi Partai Demokrat, menurut Ibas, sempat bingung dengan sejumlah fraksi yang pada saat lobi berlangsung menolak usulan Demokrat, tetapi pada saat paripurna tiba-tiba mendukung. Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi yang dalam sesi pandangan menyampaikan dukungan untuk usul Demokrat adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com