Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Pastikan Sanksi Keras untuk 11 Kader yang Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 26/09/2014, 18:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan ada sanksi tegas terhadap anggota Fraksi Partai Golkar yang mendukung pilkada langsung saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Menurut Ical, sanksi tersebut akan dibahas dan diberikan oleh mahkamah Partai Golkar. Aburizal menhelaskan, anggota Fraksi yang membelot itu jumlahnya sangat kecil dan tak signifikan. Di luar itu, Ical mengatakan, Golkar solid mendukung pilkada melalui DPRD.

"Pasti ada tindakan, ada sanksi keras. Nanti mahkamah partai yang putuskan," kata Aburizal, seusai memberi pengarahan pada anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari partai Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) sore.

Diberitakan sebelumnya, ada 11 anggota Fraksi Golkar yang berbeda sikap dengan keputusan Golkar mendukung pilkada melalui DPRD. Dari 11 anggota Fraksi Golkar itu, salah satunya adalah Poempida Hidayatullah.

Poempida menyebutkan, dua rekannya, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, juga memilih sikap berbeda dari fraksi. Nama lainnya yang disebut Poempida adalah Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.

Menurut Poempida, dia bersama 10 anggota fraksi lainnya memutuskan untuk membelot karena menilai, rakyat seharusnya mendapatkan hak konstitusional untuk memilih kepala daerah secara langsung. Berdasarkan hasil voting, kubu pendukung Pilkada melalui DPRD menang dan RUU Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com