Demokrat Lakukan Politik "Cuci Tangan" jika Tarik Dukungan Terhadap Pilkada Langsung

Salah satu pasal yang belum disepakati terkait pemilihan kepala daerah secara langsung atau oleh DPRD. Jika tak ada kata sepakat, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui voting. (Baca: Jelang Pengesahan, Ini Hal yang Masih Diperdebatkan di RUU Pilkada)

"Kalah atau menang nanti tergantung Demokrat, kalau Demokrat abstain ya kalah (pilkada langsung)," kata Ray, dalam diskusi "Polemik RUU Pilkada: DPR Pilih Mana, Suara Rakyat atau Suara Partai?" di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Sebelumnya, Demokrat yang mendukung pilkada melalui DPRD berubah sikap dan menyatakan mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat yang diminta untuk dimasukkan dalam RUU Pilkada. Namun, satu dari 10 syarat yang diajukan tidak bisa diakomodasi yaitu terkait lulus tidaknya seorang calon kepala daerah setelah uji publik. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

Demokrat mengancam akan menarik dukungan jika kesepuluh syarat itu tak dipenuhi. Menurut Ray, strategi Demokrat tersebut merupakan permainan politik cuci tangan. (Baca: Demokrat Pastikan Tolak Pilkada Langsung jika 10 Syaratnya Tak Dipenuhi)

"Saya khawatir pilkada oleh DPRD akan menang kalau Demokat abstain karena 10 poin yang mereka usung itu tidak diakomodir. Kalau itu terjadi, itu hanya akal-akalan Demokrat karena mereka lebih senang pilkada oleh DPRD hanya agar tidak kehilangan muka di masyarakat maka dia naikkan tawaran," katanya.

"Demokrat jadi aktor utama. Mereka cari muka ke publik bahwa mereka dukung pilkada langsung. Tapi mereka abstain kalau semua syaratnya tidak dipenuhi seolah-olah RUU pilkada yang lebih baik, lebih dari sekadar secara langsung dengan ada perbaikan itu tidak tercapai," lanjut Ray.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu strategi politik agar Demokrat jangan sampai memainkan politik cuci tangan tersebut. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

"Dia naikkan isunya lalu kalau tidak dipenuhi semuanya dia abstain tapi masyarakat melihat bahwa Demokrat tidak salah. Jangan sampai Demokrat memainkan ini. Kalau ada beberapa poin ditolak, maka Demokrat harus akomodir. Namanya juga politik kan negoisasi," kata Ray.

Jika melihat komposisi, sebagai pemenang pemilu, Demokrat menguasai kursi terbesar parlemen dengan 148 kursi. Pendukung Pilkada melalui DPRD adalah Koalisi Merah Putih yaitu Partai Golkar (106), PPP (38), PAN (46), PKS (57), dan Partai Gerindra (26.

Sementara, partai politik yang mendukung pilkada secara langsung, yaitu PDI Perjuangan (94), PKB (28), dan Partai Hanura (17). Jika ditambah suara Demokrat, maka akan mencapai 287 suara. Sedangkan partai politik pendukung pilkada oleh DPRD sebanyak 273 kursi.