Dengarlah Suara Rakyat!

KOMPAS.com - HAMPIR sebulan ini, panggung politik Indonesia diwarnai polemik soal pemilihan kepala daerah. Apakah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana berjalan 10 tahun ini, ataukah kembali dipilih lewat DPRD? Jawaban ini bakal dibahas dan diputuskan DPR dalam sidang paripurna tentang revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada, Kamis (25/9) besok.

Jika sungguh-sungguh mau menjalankan amanat sebagai wakil rakyat, sebaiknya anggota DPR mau mendengar aspirasi rakyat terkait polemik pilkada. Aspirasi itu bisa disimak dalam dunia maya dan dunia nyata.

Di dunia maya, cobalah melongok petisi dukung pilkada langsung dalam www.change. org/DukungPilkadaLangsung. Hingga Senin (22/9) malam, sudah ada 53.588 penanda tangan petisi. Mereka berasal dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurut pengusung petisi ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pilkada lewat DPRD akan memangkas hak konstitusional rakyat dalam berdemokrasi rakyat. Padahal, selama 10 tahun pilkada langsung, lahir tokoh pemimpin segar, berani, tegas, cerdas, bertanggung jawab, berkualitas, dan merakyat.

Perludem membuat ikhtisar 10 alasan mendukung pilkada langsung. Alasan itu mencakup perlindungan atas hak konstitusional rakyat, rakyat menentukan sendiri pemimpinnya, membuka ruang luas untuk lahirnya pemimpin-pemimpin baru pilihan rakyat, pilkada langsung berjalan damai, dan mendekatkan rakyat dengan pemimpin. Selain itu juga lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah, lebih efisien dengan cara serentak, dan pemimpin daerah lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Sebenarnya, politik uang adalah produk dari perilaku elite politik, dan dalam pilkada langsung, rakyat bisa langsung menagih janji pemimpinnya.

Jika rajin berselancar di media sosial, kita juga menemukan banyak suara rakyat yang menolak pilkada lewat DPRD. Di Twitter, misalnya, banyak akun mempromosikan pilkada langsung dengan membuat hastag #dukungpilkadalangsung. Penggalangan semacam ini juga berlangsung di Facebook.

Dalam dunia nyata, banyak lembaga swadaya masyarakat dan kelompok aktivis pro-demokrasi menyuarakan hal serupa. Mereka menggelar perayaan demokrasi langsung di car free day di Jakarta, Semarang, Aceh, Makassar, dan beberapa kota besar di Indonesia, Minggu (14/9). Beberapa hari kemudian, digelar demonstrasi di depan Istana.

Suara semacam itu juga terekam dalam jajak pendapat Kompas yang dirilis 15 September 2014. Tercatat, delapan dari setiap 10 responden (79,7 persen) tidak setuju pilkada langsung dihapuskan. Alasannya, pilkada melalui DPRD tidak demokratis dan menghapus hak konstitusi (65,9 persen).

Beberapa pekan sebelumnya, dari hasil survei, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis mayoritas publik menginginkan pilkada langsung dipertahankan. Sebanyak 76,90 persen responden bahkan menghendaki agar Partai Demokrat kembali mendukung pilkada langsung.

Saat bersamaan, sejumlah kepala daerah hasil pilkada langsung juga ingin mempertahankan pilkada langsung. Sebut saja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ahok bahkan berani keluar dari Partai Gerindra yang memelopori pilkada lewat DPRD.

”Saya mengambil sikap karena saya rasa sangat penting bagi setiap warga Indonesia untuk memiliki hak dalam memilih kepala daerah masing-masing secara langsung,” kata Ahok lewat pesan pendek.

Secara organisasi, para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga menolak tegas pilkada oleh DPRD. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi luar biasa yang dihadiri 75 perwakilan dari total 549 kabupaten dan kota se-Indonesia. ”Ini sudah komitmen bersama. Rapat sudah digelar tiga kali, yaitu di Bali, Manado, dan sekarang di Jakarta. Saya kira semua anggota sudah satu suara,” ujar Ketua Apkasi Isran Noor.

Tak berselang lama, SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan dukungannya pada pilkada langsung dengan syarat sejumlah perbaikan. Dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di Youtube yang diunggah pada Minggu (14/9) malam, SBY menilai rakyat sudah terbiasa pilkada langsung.

”Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung,” ujar SBY.

Begitulah, rakyat telah menyuarakan aspirasinya dalam berbagai bentuk. Jika sejumlah fraksi di DPR ngotot memperjuangkan pilkada lewat DPRD, lalu para wakil rakyat itu sebenarnya mewakili siapa? (Ilham Khoiri)