Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pastikan Tolak Pilkada Langsung jika 10 Syaratnya Tak Dipenuhi

Kompas.com - 24/09/2014, 15:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan bahwa partainya hanya akan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung bila 10 syarat yang diajukan pihaknya diakomodasi dalam RUU Pilkada.

Ia menegaskan, Demokrat tak akan memberikan suaranya saat voting pengesahan RUU Pilkada pada Kamis (25/9/2014) seandainya semua syarat tersebut tidak dipenuhi.

"Kita tidak akan memilih. Kita tidak akan mendukung, kecuali seperti apa yang sudah digariskan Demokrat," kata Amir, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Amir menuturkan, 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat merupakan penyempurnaan penyelenggaraan pilkada langsung. Ia memastikan, proses pilkada langsung akan lebih baik jika syarat-syarat tersebut dimasukkan dalam RUU Pilkada. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

"Syarat itu wajar untuk menghindari ekses dari pemilihan langsung. Kan itu yang ingin dihindari," ujarnya.

Partai Demokrat awalnya mendukung pilkada lewat DPRD, lalu berubah menjadi mendukung pilkada langsung. Perubahan sikap Demokrat ini mengubah peta dukungan di parlemen. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja menjelaskan, semua usulan Demokrat telah masuk dalam draf RUU Pilkada. Hanya, semua fraksi tak setuju dengan usulan Demokrat yang ingin menjadikan uji publik sebagai syarat kelulusan calon kepala daerah. (Baca: Jelang Pengesahan, Ini Hal yang Masih Diperdebatkan di RUU Pilkada)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com