Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Markas Besar PBB, SBY Paparkan 4 Kebijakan Indonesia Lindungi Hutan

Kompas.com - 24/09/2014, 09:20 WIB


NEY YORK, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT Iklim di Markas Besar PBB, Selasa sore (Rabu dini hari waktu Jakarta), menyampaikan empat kebijakan nasional pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan dalam upaya menjaga kelestarian alam dan iklim.

"Terdapat empat hal yang ada dalam pandangan Indonesia, berdasarkan pengalaman untuk memastikan kelestarian hutan," kata Presiden yang juga menjadi pimpinan sidang pararel pertemuan plenary 2 dengan tema hutan yang berlangsung di ECOSOC Chamber, Markas PBB, seperti dikutip Antara.

Hal pertama, Indonesia mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020. Dimana target itu bisa meningkat menjadi 41 persen dengan dukungan internasional.

"Hal yang kedua adalah Indonesia fokus pada upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melindungi 63 juta hektar hutan alam dan lahan gambut melalui moratorium konversi hutan sebagai upaya menghentikan deforetasi termasuk kerjasama dengan Norwegia di bidang pengelolaan kehutanan seperti pembuatan peta yang akurat dan juga mengenai kesinambungan penggunaan lahan," katanya.

Tak hanya itu, kata Presiden, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi hutan dengan melibatkan semua pemangku kebijakan seperti masyarakat yang hidup di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan juga kalangan usahawan swasta termasuk membentuk gugus tugas Redd Plus untuk mengelola pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dan hal yang keempat adalah membentuk gugus tugas yang melindungi untuk memastikan bagaimana semua hal itu dikelola dengan baik dan mencapai tujuannya.

Presiden Yudhoyono juga menilai ada dua hal yang penting terkait isu pengelolaan hutan sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah hutan nasional dimanapun.

"Isu yang pertama adalah terkait dengan preservasi pohon dan yang kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara kelestarian alam dengan kebutuhan masyarakat. Ini diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia menginisiasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata," kata Presiden.

Dalam sidang pararel yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dan PM Solberg tersebut, sidang memberikan kesempatan pada enam pihak yang dinilai bisa memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana masing-masing pihak memberikan kontribusi atas upaya untuk memastikan kelestarian hutan yang berkaitan juga dengan iklim.

Dari enam pihak tersebut, dua di antaranya berasal dari Indonesia masing-masing CEO Golden Agri Resources Franky Widjaya dan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang.

Franky Widjaya dalam paparannya mengatakan pemerintah Indonesia secara nasional telah menerapkan sejumlah aturan dan panduan dalam pengelolaan hutan termasuk di antaranya memiliki sebuah peta nasional sehingga para pengusaha terkait bidang kehutanan bisa mengetahui mana wilayah yang termasuk hutan konservasi dan mana yang bisa digunakan untuk produksi.

"Kami bekerjasama juga dengan sejumlah NGO, termasuk Green Peace untuk mengetahui bagaimana proses konservasi dan bagaimana bisa berkontribusi untuk hal itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Teras Narang, dalam paparannya mengatakan, pihaknya termasuk dalam sebuah gugus tugas yang tergabung dari 26 negara yang bergerak bersama untuk mencegah deforestasi dalam sebuah kerjasama internasional.

Teras Narang mengatakan, para anggota dari gugus tugas itu belum lama ini berkumpul di Rio Branco Brasil dan menyepakati adanya deklarasi Rio Branco yang isinya melakukan sejumlah langkah untuk mencegah laju deforestasi.

"Kami menyadari bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu melalui deklarasi ini kami memberikan sinyal agar semua pihak terlibat dalam upaya ini," katanya.

Teras Narang menambahkan, kemampuan dan pengalaman bagaimana masyarakat atau komunitas asli di daerah menjaga hutannya merupakan contoh yang baik bagaimana semua pihak mengelola hutan. Dalam akhir paparannya, ia mengajak semua pihak untuk tidak lagi membuang waktu dalam upaya menyelamatkan hutan yang ada di seluruh dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com