Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Presiden SBY Diangkat Jadi Presiden GGGI

Kompas.com - 24/09/2014, 06:15 WIB

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan diangkat menjadi Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI), Selasa (23/9) pukul 18.30 waktu setempat atau Rabu (24/9) pukul 05.30 WIB, di Conference Building, Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Sebelumnya, jabatan ini diemban mantan Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen.

Seperti dikutip dari situs presidenri.go.id, penominasian SBY sebagai Ketua Dewan sekaligus Presiden GGGI telah dilakukan sejak lama. Direktur Jenderal GGGI Yvo de Boer datang ke Indonesia untuk menyampaikan pencalonan tersebut kepada SBY pada 9 September lalu.

GGGI adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau, sebuah paradigma yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. GGGI bermarkas di Seoul, Korea Selatan.

Dalam rangkaian kunjungannya ke New York, sepanjang hari ini Presiden akan fokus pada kegiatan KTT Iklim PBB. Ia diagendakan menyampaikan pandangan selama 5 menit pada sesi pleno dengan tema Nation Action and Ambition Announcement, dan memimpin diskusi bersama PM Norwegia Erna Solberg. Sebelum berdiskusi, SBY-Solberg melakukan pertemuan bilateral. Kerja sama kedua negara dan elemen-elemen internasional yang lain penting untuk melanjutkan upaya pelestarian hutan yang menjadi prioritas Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, Presiden SBY juga akan menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan REDD+.

Dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum memulai rangkaian kunjungannya ke luar negeri, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia berkepentingan memperjuangkan komoditas kelapa sawit yang selama ini banyak dihadang. Padahal, menurut dia, Indonesia sudah mengikuti kaidah-kaidah internasional untuk memenuhi aspek lingkungan dan persyaratan-persyaratan lain.

"Oleh karena itulah salah satu diplomasi kita, perjuangan saya pribadi, memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi produk-produk Indonesia di luar negeri," katanya.

KTT Iklim PBB sendiri diselenggarakan untuk memberikan dorongan politik untuk keberhasilan negosiasi instrumen hukum internasional baru untuk menangani masalah perubahan iklim. KTT juga dimaksudkan untuk menegaskan bentuk komitmen negara-negara di dunia dalam penanganan perubahan iklim.

Hari ini merupakan hari keempat Presiden SBY dan Ibu Negara beserta delegasi berada di New York. Presiden bertolak dari Tanah Air pada 18 September lalu. Sebelum ke New York, SBY melakukan kunjungan kenegaraan di Lisabon, Portugal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com