Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Penembakan di Batam, Polri dan TNI Harus Transparan

Kompas.com - 23/09/2014, 15:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Polri dan TNI segera menuntaskan kasus dugaan penembakan anggota TNI oleh oknum Brimob, yang terjadi pada akhir pekan lalu, di Batam, Kepulauan Riau.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan, ada tiga hal yang harus segera dilakukan petinggi Polri dan TNI. Pertama, kedua institusi tersebut harus segera membuat komitmen bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Kedua, Pimpinan TNI mau pun Polri harus segera mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dan menjadi pemicu bentrokan, terutama memberi sanksi bagi anggotanya yang melakukan penembakan. Ketiga, komitmen dan sanksi yang diberikan bagi anggota yang bersalah harus dijelaskan secara transparan kepada publik.

Ia menilai, selain merusak kehormatan institusi tinggi negara, insiden tersebut juga telah merusak citra Indonesia, karena Batam adalah salah satu pusat perdagangan dan gerbang utama menuju Singapura.

"Konflik ini juga membuat resah warga yang tinggal di Batam. Kami minta agar kasus ini cepat diselesaikan," ujar Neta, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/9/2014).

Akan tetapi, ia mengapresiasi gerak cepat Polri dan TNI merespons dan mengambil tindakan pasca-peristiwa terjadi.

"Kami apresiasi, pasca bentrokan, situasi Batam tetap aman dan kondusif," kata Neta.

Sebelumnya diberitakan, pada akhir pekan lalu, terjadi insiden penembakan terhadap empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri 134, oleh anggota Brimob. Sebelum insiden terjadi, tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, dibantu anggota Brimob sedang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM), di Perumahan Cipta Asri, Batam, Kepulauan Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com