Puan: AD/ART Tak Mengatur Ketua Umum PDI-P Harus Trah Soekarno

Puan mengatakan, keberadaan trah Soekarno juga diperlukan untuk menjaga dukungan dari simpatisan PDI-P di akar rumput. Pasalnya, banyak dari mereka mendukung PDI-P karena mengagumi figur Soekarno.

"Ya itu enggak ada dalam AD/ART, itu etik dalam berpolitik saja. Secara internal menjadi perekat yang ada di wilayah-wilayah basis grass root," kata Puan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Menurut Puan, yang menjabat Ketua Fraksi PDI-P, internal PDI-P sepakat bahwa trah Soekarno masih diperlukan untuk mengisi posisi Ketua Umum PDI-P. Kehadiran trah Soekarno, jelas dia, diperlukan karena saat ini PDI-P tengah PDI-P bertransformasi menjadi partai pemerintah setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan.

"Ini bukan hanya sebagai pertimbangan strategi politik, ini memang kami perlukan dalam menjalankan trah Bung Karno sesuai dengan koridornya. Dan, yang bisa mengawal itu memang hanya trah Soekarno," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa partainya harus selalu dipimpin oleh keturunan Soekarno. Menurut Tjahjo, PDI-P hanya akan merekat jika dipimpin oleh keturunan presiden pertama Republik Indonesia tersebut.

"Selama partai ini ada, yang memimpin harus dari keturunan Bung Karno," kata Tjahjo.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, dia menyambut positif kesediaan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI-P periode 2015-2020. Kesediaan Megawati itu merupakan jawaban dari aspirasi pengurus PDI-P di tingkat provinsi yang disampaikan dalam forum Rakernas IV, pekan lalu.

Tjahjo menegaskan, tradisi yang dijalankan PDI-P ini bukan suatu hal yang buruk dalam proses demokrasi. Pasalnya, PDI-P merupakan partai yang khas dan tradisi serupa juga terjadi di beberapa negara lain di mana ada sejumlah partai yang identik dengan keturunan tokoh tertentu.