Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/09/2014, 11:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini, peta dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) nantinya tidak akan condong mendukung pilkada langsung. PKS meyakini akan ada fraksi yang terpecah jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menyebut, Fraksi Partai Demokrat tidak akan solid mendukung pilkada langsung sesuai keputusan DPP Demokrat. (Baca: Hadapi "Voting" RUU Pilkada, Ini Instruksi Demokrat kepada Anggotanya)

"Kami akan buktikan, apakah hitungannya lima (fraksi) dan empat (fraksi), atau 4,5 (fraksi) dan 4,5 (fraksi), atau berapa. Jadi, sekalipun ada keputusan fraksi, tetapi kan voting ini dilakukan individu-individu sehingga akan berbeda," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Hidayat menganggap, Partai Demokrat masih condong memilih pilkada lewat DPRD meskipun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini termasuk Pak Khatibul Umam karena sejak awal yang usulkan pilkada tidak langsung itu Partai Demokrat sendiri," ungkap Hidayat.

Untuk PKS, Hidayat memperkirakan sebanyak 50 anggota dari 57 anggota F-PKS akan hadir saat pengambilan keputusan pada 25 September mendatang. Sejumlah anggota F-PKS berhalangan hadir lantaran tengah menjalankan tugas sebagai pengawas haji di Arab Saudi.

"Kalau untuk yang di daerah, mereka sudah dipastikan untuk menyesuaikan agenda di sini. Suara kami solid," ucap mantan Presiden PKS itu.

PKS, menurut dia, akan tetap mendukung pilkada melalui DPRD. Pasalnya, PKS mengaku mendapat dukungan dari banyak ormas Islam yang menolak cara bahwa rakyat memilih kepala daerahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com