PKS: Jika "Voting", Suara Demokrat Tak Akan Solid Dukung Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini, peta dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) nantinya tidak akan condong mendukung pilkada langsung. PKS meyakini akan ada fraksi yang terpecah jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menyebut, Fraksi Partai Demokrat tidak akan solid mendukung pilkada langsung sesuai keputusan DPP Demokrat. (Baca: Hadapi "Voting" RUU Pilkada, Ini Instruksi Demokrat kepada Anggotanya)

"Kami akan buktikan, apakah hitungannya lima (fraksi) dan empat (fraksi), atau 4,5 (fraksi) dan 4,5 (fraksi), atau berapa. Jadi, sekalipun ada keputusan fraksi, tetapi kan voting ini dilakukan individu-individu sehingga akan berbeda," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Hidayat menganggap, Partai Demokrat masih condong memilih pilkada lewat DPRD meskipun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini termasuk Pak Khatibul Umam karena sejak awal yang usulkan pilkada tidak langsung itu Partai Demokrat sendiri," ungkap Hidayat.

Untuk PKS, Hidayat memperkirakan sebanyak 50 anggota dari 57 anggota F-PKS akan hadir saat pengambilan keputusan pada 25 September mendatang. Sejumlah anggota F-PKS berhalangan hadir lantaran tengah menjalankan tugas sebagai pengawas haji di Arab Saudi.

"Kalau untuk yang di daerah, mereka sudah dipastikan untuk menyesuaikan agenda di sini. Suara kami solid," ucap mantan Presiden PKS itu.

PKS, menurut dia, akan tetap mendukung pilkada melalui DPRD. Pasalnya, PKS mengaku mendapat dukungan dari banyak ormas Islam yang menolak cara bahwa rakyat memilih kepala daerahnya.